Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah, masing-masing*):
1. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [.....................................................] yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Adalah hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [...........................................] yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal [...............................] selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memilih dan mengambil tempat di kantor PT [..........................], PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pemborongan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagian pekerjaannya; pekerjaan di mana PIHAK PERTAMA harus tunduk pada mekanisme dan prosedural kerja yang ditentukan dan berlaku di perusahaan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan merekrut pekerja sesuai dengan syarat/kualifikasi dan beban/volume pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Pekerja yang sudah direkrut tersebut kemudian ditempatkan di lokasi perusahaan PIHAK KEDUA.
3. Ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah [.............] di lingkungan perusahaan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan untuk mencampuri pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian ini.

PASAL 2

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pekerja-pekerja yang akan direkrut dan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di perusahaan PIHAK KEDUA harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut.
WNI,
Pria/wanita,
Pendidikan minimal [.......................] atau sederajat,
Berbadan sehat,
Berusia minimal [..........] sampai dengan [..........] tahun,
Belum menikah, dan
Lulus tes.
2. Jumlah pekerja yang akan direkrut dan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di lokasi perusahaan PIHAK KEDUA disesuaikan dengan beban/volume kerja di perusahaan PIHAK KEDUA.

PASAL 3

1. Setiap pekerja yang akan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di perusahaan PIHAK KEDUA terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh PIHAK PERTAMA sebelum pekerja-pekerja tersebut mulai bekerja.
2. Pengarahan yang dimaksud pada ayat 1 antara lain menyangkut mekanisme kerja, penjabaran fungsi, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta hak masing-masing pekerja yang ditempatkan.

PASAL 4

1. Pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi atau pekerja dimaksud melakukan kelalaian, pelanggaran/kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dapat mengembalikan pekerja bersangkutan dan memintakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggantinya dengan pekerja lain yang memenuhi syarat.
2. Syarat-syarat pengembalian pekerja oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut.
a. Pekerja melakukan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pekerja melakukan tindakan kategori indisipliner dan sudah dilakukan pembinaan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA, tetapi pekerja bersangkutan tidak memperbaiki tindakan yang dimaksud.

PASAL 5

1. Pada saat perjanjian kerja antara PIHAK PERTAMA dan pekerja sudah berakhir dan PIHAK PERTAMA bermaksud tidak melanjutkan hubungan kerja tersebut maka PIHAK PERTAMA dapat menarik pekerja tersebut dari perusahaan PIHAK KEDUA.
2. Sehubungan dengan penarikan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan penarikan tersebut secara tertulis paling lama [...] (….) hari kerja sebelum penarikan tersebut dilakukan dan selanjutnya PIHAK PERTAMA wajib menyediakan pengganti pekerja yang dimaksud dengan kualifikasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

1. Seluruh pekerja yang dimaksudkan dalam perjanjian ini mempunyai hubungan hukum kerja dengan PIHAK PERTAMA.
2. Sehubungan dengan ketentuan ayat 1 maka seluruh konsekuensi hukum menyangkut hak-hak normatif terhadap pekerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

1. Seluruh tata tertib kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan PIHAK KEDUA sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian ini beserta peraturan-peraturan perundangan berlaku mengikat PIHAK PERTAMA dan pekerja.
2. Setiap pekerja yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang dimaksud
3. Setiap pelanggaran yang terjadi maka PIHAK PERTAMA wajib untuk menjatuhkan sanksi hukuman sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

PASAL 8

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia membayar kepada PIHAK PERTAMA sebagai manajemen fee sebesar Rp [.....................] setiap hari untuk masing-masing pekerja yang ditetapkan pada perusahaan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

1. Hak-hak normatif pekerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada pekerja melalui PIHAK PERTAMA.
2.  PIHAK KEDUA wajib membayar upah pekerja dan manajemen fee sebagaimana dimaksud pada PASAL 9 dan PASAL 10 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat [...........] hari sebelum jadwal pembayaran upah pekerja.
3.  Pembayaran upah pekerja akan dilaksanakan [...] bulan sekali yakni pada setiap tanggal [....] setiap bulannya dan dibayarkan langsung oleh PIHAK PERTAMA di lokasi perusahaan PIHAK KEDUA.
4. Apabila jadwal pembayaran upah pekerja jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan [...] (….) hari sebelum hari libur yang dimaksud.
5. Demi keamanan dalam rangka pembagian upah pekerja, PIHAK KEDUA bersedia menyediakan ruangan bagi PIHAK PERTAMA untuk dipakai selam pembagian upah pekerja tersebut.
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa setiap kelebihan jam kerja yang sudah diatur dalam perundang-undangan akan diperhitungkan sebagai jam kerja lembur dan dibayarkan pada saat jadwal pembayaran upah bulan bersangkutan.

PASAL 10

1. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada jam kerja terhadap pekerja, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan pertolongan pertama atau yang diperlukan, serta memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA pada hari yang sama saat kecelakaan itu terjadi.
2. PIHAK PERTAMA, menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka tindakan pertolongan dimaksud, akan diganti oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

1. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa seluruh pekerja yang ditempatkannya di perusahaan PIHAK KEDUA d2kut sertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana ditetapkan oleh UU yang berlaku.
2. Bahwa seluruh iuran program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan kewajiban pemberi kerja akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan bersamaan dengan pembayaran upah pekerja.
4. Seluruh pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA, wajib dilaporkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12

1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 13

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama [...........] tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal [............] dan dapat diperpanjang atas persetujuan dan kesepakatan tertulis PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan ditetapkan kemudian.
2. Kesepakatan tertulis untuk memperpanjang perjanjian ini sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 14

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri [..............].

PASAL 15

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dibuat di : [..............................]

Pada : [..............................]

PIHAK KEDUA                                                               PIHAK PERTAMA
[..................................]                                      [..................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerjasama Distributor

December 4th, 2013 No comments

Dibuat oleh dan antara*): PT ‘‘X’’, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, dan mempunyai kantornya di [.....................], selanjutnya akan disebut ‘‘X’’ di satu pihak, dan PT ‘‘Y’’, satu perseroan didirikan berdasarkan UU Republik Indonesia dan mempunyai kantor di [ ........], selanjutnya akan dibuat ‘‘Distributor’’:di lain pihak. Dimana telah disetujui sebagai berikut.

PASAL 1

LINGKUP WEWENANG DISTRIBUTOR
‘‘X’’ dengan ini menunjuk distributor untuk menjadi distributornya untuk penjualan barang-barangnya sebagaimana tercantum dalam schedul1 yang dilampirkan bersama ini.

PASAL 2
DAERAH DISTRIBUTOR

Daerah untuk distributor terdiri atas: [.......................................]

PASAL 3

PERUBAHAN DAN PENGECUALIAN
‘‘X’’ berhak untuk membuat perubahan—perubahan pada daerah atau pada macam barang-barang yang dijual oleh distributor.

PASAL 4

KEWAJIBAN -KEWAJIBAN UMUM
1. Distributor wajib benar-benar dan dengan setia melindungi dan memajukan kepentingan-kepentingan ‘‘X’’, dan khususnya wajib berusaha sekuatnya untuk menanam dan memelihara hubungan dagangan dengan langganan yang ada dan dengan mereka yang dapat menjadi langganan.
Dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut distributor wajib mentaati petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi dari ‘‘X’’
2. Distributor wajib memberitahukan kepada ‘‘X” mengenai permintaan dari barang-barang yang mungkin ada dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi-transaksi dan selanjutnya wajib melaporkan lain perkembangan dalam daerahnya yang mengenai kepentingan perdagangan ‘‘X’’; khususnya ia harus menunjukkan kemungkinan - kemungkinan penjualan untuk barang-barang ‘‘X” yang tidak termasuk barang-barang yang disalurkan, yang ia mungkin ketahui.
3. Selama jangka waktu tersebut dalam perjanjian ini distributor tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha yang bersifat bersaing dengan merugikan ‘‘X’’, dan ia juga tidak diperbolehkan secara tidak langsung menganjurkan persaingan demikian itu.
Khususnya distributor, tidak diperbolehkan untuk mewakili atau bertindak untuk perusahaan yang membuat atau menyalurkan barang-barang yang sama atau yang mirip, tanpa persetujuan terlebih dahulu dan yang tegas dari ‘‘X’’.
4. Distributor akan berusaha untuk memperkenalkan ‘‘X’’ hanya dengan langganan yang dapat dipercaya dan yang dapat membayar. Distributor wajib mengawasi apakah mereka patut diberi kredit dan wajib dengan segera memberitahukan kepada ‘‘X’’ apabila ada kemunduran dalam keadaan keuangan langganan, khususnya apabila hal ini terjadi setelah dilakukan pesanan atau setelah dilakukan penyerahan.
5. ‘‘X’’ tidak dapat diwajibkan untuk menawarkan atau menyerahkan barang-barang menurut syarat-syarat tertentu atau untuk menerima pesanan barang tertentu.
6. ‘‘X’’ berhak untuk mengadakan hubungan dan melakukan perdagangan langsung dengan perusahaan-perusahaan di daerah.
7. Pada prinsipnya distributor setuju untuk mengadakan persediaan barang yang dimaksud dalam perjanjian ini, dalam konsinyasi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersendiri.

PASAL 5
JAMINAN

Distributor menjamin pembayaran secara tertib dari jumlah-jumlah yang tersebut dalam invoice yang berhubungan dengan semua pesanan-pesanan dari pihak ketiga melalui dia daun atas jumlah mana dihitung komisinya.
Jaminan demikian ini meliputi 100% (seratus persen) dari net invoice value dari barang-barang yang dijual.
Untuk semua pesanan atas mana jaminan ini berlaku, distributor akan menerima komisi sebanyak [........]% dari net invoice value sebagai tambahan dari persentase komisi dalam lampiran yang dilekatkan pada perjanjian ini.
Mengenai jaminan ini distributor melepaskan semua ketentuan-ketentuan yang terkmaktub dalam PASAL 1430, 1831, 1837, 1847, 1848, 1849 dari KUH Perdata.

PASAL 6
KOMISI

1. Distributor berhak menerima komisi atas semua penjualan dari barang-barang yang diuraikan dalam PASAL I dari perjanjian ini, kepada pembeli-pembeli dalam daerahnya, yang dilakukan selama berlakunya perjanjian ini.
2. Komisi ini harus dianggap belum terhutang sampai penyerahan selesai dan pembayaran telah diterima oleh ‘‘X’’.
3. Komisi harus dibayarkan menurut persentase tersebut dalam lampiran 1 yang dilekatkan di sini. Dalam hal-hal yang tertentu dan tergantung pada keadaan dari transaksi khususnya yang berhubungan dengan harga bersaing atau karena bantuan dari pihak ketiga, ‘‘X’’ berhak untuk melakukan perubahan-perubahan yang pantas pada persentase komisi.
4. Komisi dibayarkan atas jumlah bersih invoice setelah dikurangi ongkos-ongkos dan semua diskon atau rabat apa pun yang telah disetujui.
5. ‘‘X’’ wajib pada tiap akhir triwulan memberikan keterangan tentang invoice yang telah dibayar dan jumlah komisi yang harus dibayar selama triwulan itu. Pada waktu yang bersamaan ‘‘X’’ harus melakukan pembayaran jumlah komisi sebagaimana ternyata dari keterangan tersebut. Keterangan demikian itu dapat dianggap disetujui oleh distributor kecuali apabila ia mengajukan keberatannya dalam waktu satu bulan setelah penerimaan komisi. Cek hanya dapat dianggap sebagai pembayaran apabila sudah dibayarkan secara tunai
6. Pembayaran komisi yang sudah harus dibayarkan untuk transaksi penjualan yang bersangkutan, harus dilakukan dalam rupiah.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada [...............] dan akan berlaku sampai [.................]. Setelah perjanjian ini akan tetap berlaku, kecuali apabila diakhiri oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini. Pemberitahuan untuk pengakhiran demikian itu harus secara tertulis dan dilakukan selambat-lambatnya [ .................].
2. Setiap pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, tanpa memenuhi soal pemberitahuan pengakhiran termaksud di atas, dengan alasan bahwa keadaan adalah sedemikian rupa, sehingga menjadi kurang layak atau tidak adil untuk mensyaratkan bahwa pihak yang bersangkutan tetap terikat pada perjanjian ini.
Keadaan demikian itu teristimewa dianggap ada, dalam hal:
a. terjadinya perubahan fundamental dalam organisasi perusahaan dari distributor atau dalam cara distributor menjalankan usahanya,
b. kematian atau likuidasi dari pihak yang lain,
c. pengajuan surat permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pihak yang lain, atau insolvensi dari pihak lain untuk ketidakmampuannya yang terus menerus untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini, dan
d. kelalaian atau pelanggaran dari perjanjian ini dan lampirannya oleh pihak yang lain.
3. Setelah berakhirnya perjanjian ini, distributor berhak menerima komisi sesuai dengan PASAL 6 yang terhutang karena penjualan-penjualan yang dilakukannya sebelum perjanjian ini berakhir. Di samping komisi demikian itu, dia tidak dapat menuntut pembayaran kembali atau kompensasi berupa apa pun juga.
4. Berkenaan dengan pengakhiran perjanjian ini distributor melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam PASAL 1266 dari KUH Perdata.

PASAL 8
PERSEDIAAN KONSINYASI

1. Untuk memajukan penjualan dan untuk menjamin penyerahan yang tepat, ‘‘X’’ mengadakan persediaan konsinyasi pada distributor dari: [..................................................................] ‘‘X’’ yang akan menentukan banyaknya persediaan konsinyasi itu.
2. Selama berlakunya perjanjian ini, distributor tidak diperkenankan untuk mempunyai persediaan dari barang-barang yang sejenis dari lain pabrik.
3. Distributor akan menyediakan untuk ‘‘X’’ tempat penyimpanan yang cocok dan aman. Ia wajib mengasuransikan dengan betul tempat penyimpanan dari persediaan konsinyasi itu terhadap pencurian dan kebakaran.
PASAL 9
1. Segala jenis barang untuk memenuhi kebutuhan pasaran yang harus di-supply ‘‘X’’ akan ditentukan ‘‘X’’.
2. Persediaan konsinyasi akan diserahkan oleh ’’X’’ di gudang distributor di [.....................................................].
3. Distributor harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada mengenai penyimpanan persediaan konsinyasi dalam gudang yang bersangkutan dan semua akibat-akibat karena pelanggaran peraturan-peraturan itu wajib ditanggung sepenuhnya oleh distributor.

PASAL 10
HAK PEMILIKAN ATAS PERSEDIAAN KONSINYASI

1. Persediaan konsinyasi tetap milik ‘‘X’’ sampai seluruh harga dari barang-barang yang bersangkutan dibayar penuh oleh distributor dan telah diterima oleh ‘‘X’’. ‘‘X’’ berhak untuk memindahkan hak atas persediaan konsinyasi pada setiap waktu. Semua tuntutan hukum atas persediaan konsinyasi oleh distributor atau pihak lain tidak dapat dilayani
2. Distributor wajib mempertahankan persediaan konsinyasi dalam kondisi sedemikian rupa sehingga barang-barang ‘‘X’’ pada setiap waktu dengan mudah dapat dikenali. Distributor wajib menyimpan persediaan konsinyasi di tempat yang saling disetujui antara distributor dan ‘‘X’’, dan ‘‘X’’ wajib diberitahukan terlebih dahulu mengenai perubahan tempat penyimpanan. Apabila tidak ada pemberitahuan maka persediaan konsinyasi dianggap telah dijual oleh distributor. Distributor tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menyerahkan kepada pihak ketiga, persediaan konsinyasi itu sebagai jaminan. Setiap tuntutan hukum dari pihak ketiga atau macam-macam tindakan apapun yang membahayakan persediaan konsinyasi itu harus segera diberitahukan kepada ‘‘X’’. Dalam hal demikian distributor harus seketika mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan ‘‘X’’
3. Distributor harus mengadakan daftar inventaris yang khusus untuk persediaan konsinyasi yang menunjukkan jumlah-jumlah yang sebenarnya. Sesuai dengan instruksi-instruksi ‘‘X ‘‘ distributor harus secara berkala dan sedikitnya sekali setahun, melakukan inventarisasi dan memberikan laporan triwulan kepada ‘‘X’’ mengenai jumlah-jumlah yang ada dalam persediaan.
4. ‘‘X’’ mereservir haknya untuk setiap waktu memeriksa persediaan konsinyasi mengenai kondisi-kondisinya dan kelengkapannya. Untuk maksud ini distributor wajib memberikan kepada orang-orang yang diberi kuasa oleh ‘‘X’’ kebebasan jalan masuk ke persediaan konsinyasi dan wajib untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan. Jumlah-jumlah yang tidak terdapat lagi harus dianggap telah dijual oleh distributor.

PASAL 11

1. Barang-barang dianggap telah dijual oleh distributor, apabila dipindahkan dari tempat penyimpanannya sebagaimana diberitahukan kepada ‘‘X’’. Penjualan persediaan konsinyasi harus dilakukan dengan syarat-syarat yang disetujui antara ‘‘X’’ dan distributor, dan sesuai dengan perjanjian ini.
2. Semua penjualan harus dilaporkan dan semua tembusan-tembusan dari invoice harus secara bulanan disampaikan kepada ‘‘X’’.
3. Distributor wajib memindahkan atau menyerahkan kepada ‘‘X’’, segera setelah diterimanya semua pembayaran-pembayaran yang harus dibayar sesuai dengan instruksi-instruksi ‘‘X’’ dan setelah dikurangi dengan komisi distribusi dan ongkos untuk menyimpan persediaan konsinyasi sebagaimana disetujui oleh ‘‘X’’ di bawah ini, yang harus dibayar kepadanya.

PASAL 12
ONGKOS UNTUK MENYIMPAN PERSEDIAAN Konsinyasi

1. Untuk maksud menggantikan kepada distributor semua ongkos-ongkos yang benar-benar ada berhubung dengan menyimpan dan menata usahakan persediaan konsinyasi, distributor akan menerima penggantian sejumlah [ .....] % dari hasil penerimanya bersih dari Y penjualan persediaan konsinyasi yang harus dibayarkan kepada ‘‘X’’ dan setelah pelunasannya kepada ‘‘X’’..
2. Pada waktu pengakhiran perjanjian ini, distributor harus mengembalikan kepada ‘‘X’’ seluruh persediaan konsinyasi dalam keadaan baik atau distributor harus membelinya, dengan syarat-syarat yang nantinya akan disetujui. Jumlah–jumlah yang hilang dianggap telah dijual oleh distributor.

PASAL 13
PENAMBAHAN DAn KETENTUAN-KETENTUAN PELENGKAP

Setiap ketentuan-ketentuan pelengkap, seperti persetujuan atau perjanjian secara lisan, dan setiap perubahan perjanjian yang ada sekarang, harus dianggap tidak mengikat, kecuali ditegaskan secara tertulis. Penegasan demikian ini harus dibubuhi tanda tangan dari kedua belah pihak.

PASAL 14
CESSIE

Setiap tuntutan dari distributor terhadap ‘‘X’’ yang timbul dari perjanjian sekarang ini dan semua hak-hak dan kewajiban dari distributor menurut perjanjian ini, hanya dapat dipindah tangankan dengan persetujuan tertulis dari ‘‘X’’.

PASAL 15
PERSELISIHAN DAN PENGADILAN YANG BERWENANG

Semua perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian ini mengenai perjanjian distributor ini atau sebagian atau bagian-bagiannya akan diselesaikan oleh panitia arbitrase, kecuali kalau diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama atau dengan perdamaian.
Panitia ini akan terdiri dari tiga orang arbitrer, satu di antaranya harus diangkat oleh distributor, satunya oleh ‘‘X’’ dan selanjutnya kedua arbiter itu akan bersama menyetujui pengangkatan arbitrer yang ketiga.
Tetapi apabila kedua arbitrer yang diangkat terlebih dahulu, gagal untuk mencapai persetujuan mengenai pengangkatan umpire, dalam waktu tiga puluh hari sejak pengangkatan arbitrer kedua, yang diangkat terakhir maka atas permintaan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri [.........................................................], harus mengangkat umpire itu.
Apabila salah satu pihak tidak dapat mengangkat arbitrer dalam waktu enam puluh setelah penerimaan permohonan tertulis untuk mengangkat arbitrer dari pihak lain maka arbitrer yang dipilih oleh pihak lain akan duduk sendiri, sebagai panitia arbitrase. Setiap pihak membayar ongkos-ongkos arbitrernya sendiri dan separu dari biaya-biaya arbitrase.
Panitia arbitrage akan menentukan peraturan—peraturannya sendiri mengenai acara. Keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggotanya dan adalah dalam tingkat terakhir dan mengikat pihak-pihak dalam perjanjian ini, juga mengenai ongkos-ongkos arbitrase itu.
PASAL 16
Mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya, pihak-pihak dalam perjanjian ini, harus dianggap mempunyai tempat kedudukan yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [...............................].
Sebagai bukti dari pada hal-hal di atas, pihak-pihak dalam perjanjian ini telah menyelenggarakan agar perjanjian ini dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk melakukannya pada hari ini,

hari [...............................] tanggal [..........................................]

Dibuat : [...............................]

Tanggal : [...............................]
PT ‘‘X’’                                                                              Distributor
[....................................]                            [..................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerjasama Manajemen dan Bantuan Teknik

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini*):
1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas: PT [..................................] berkedudukan [............................................] dan berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini sesuai dengan PASAL [.................] ayat [..............] dari anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak:
a. untuk diri sendiri sebagai persero daur perseroan yang akan disebut di bawah ini,
b. sebagai pemegang kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama [.............................] berkedudukan di [.....................................] dan berhak melakukan tindakan hukum dalam perjalanan ini atas kekuatan ‘‘Surat ‘‘Kuasa’’ tertanggal [..........................................] yang dilegalisir di hadapan [............................................] notaris di [...................................] dan terdaftar pada konsulat Jenderal Republik Indonesia di [.............................................] tertanggal [..............................................] nomor [.....................] dan dilampirkan pada perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:
a. Bahwa para PIHAK PERTAMA telah diberi hak penguasaan [....................................] dari yang berwajib, sebagaimana ternyata dalam ‘‘surat keputusan’’ tertanggal [......................] nomor [........................] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal [................................];
b. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan [.....................] tersebut, PIHAK PERTAMA memerlukan suatu manajemen yang baik dan pengetahuan teknis yang cukup serta bantuan keuangan;
c. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan menyanggupi untuk melakukan manajemen berikut tenaga kerja teknis yang cukup dalam bidang [...................................] serta mengusahakan pula untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi [....................................] tersebut;
d. Maka sekarang para pihak menerangkan telah semufakat sebagaimana mereka telah memufakatinya dan setuju, mengenai pelaksanaan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi [.....................] dimaksud, dengan ini mengadakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini mengangkat dan mempekerjakan PIHAK KEDUA yang menerangkan dengan ini menerima baik pengangkatan dan pekerjaan tersebut, yakni sebagai satu-satunya GENERAL MANAGER, dengan diberi kuasa dan wewenang kepadanya untuk mengawasi dan melaksanakan manajemen dengan sebaik-baiknya, dengan mendatangkan tenaga-tenaga teknis dan operasional, khusus untuk melaksanakan pekerjaan [.......................................................] yang terdapat di atas tanah seluas [.................] ha, terletak di [................................], Desa [..............................] Kabupaten [........................], provinsi [..............................] satu dan lain sebagaimana itu lebih jelas diuraikan dalam ‘‘Surat Keputusan’’ tertanggal [...............................] nomor [................] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal [...........................], yang mana penguasaannya [.......................................] dimaksud telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mendatangkan tenaga-tenaga teknik dan operasional khusus dalam bidang [...................................] melakukan pekerjaan manajemen, eksplorasi dan eksploitasi dan rehabilitasi proyek [......................................] tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban pula untuk mencari dan mendapatkan biaya (keuangan) yang dibutuhkan secukupnya, untuk melancarkan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi [.......................................] tersebut dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan itu.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mengurus dan mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari yang berwajib untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli (teknis) dan pekerja-pekerja tertentu dan izin-izin untuk bertempat tinggal di Indonesia guna melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan exploitasi tersebut.
2. PIHAK PERTAMA berkewajinan pula untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat izin dan/atau penguasaan [...................................] yang masih diperlukan dalam pembukaan [.....................................] tersebut, satu dan lain hal setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA fisibility report berkenaan dengan [.................] yang disebut dalam PASAL I di atas.

PASAL 4

1. PIHAK PERTAMA harus memberikan data-data dan fasilitas yang ada padanya kepada- dan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pengurusan tersebut.
2. Semua surat-menyurat, antara lain menerima, membuka menyelesaikan dan menandatangani serta mengirimkannya yang sehubungan dengan pekerjaan [...............................] yang diurus oleh PIHAK KEDUA, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk memasuki dan memeriksa semua pekerjaan [......................], baik yang berada di bawah tanah maupun di atas tanah pabrik pengolahan dan tempat-tempat pemurnian, kantor proyek, gudang, bangunan, dan semua fasilitas [......................] yang ada; membaca, meneliti dan menilik semua dokumen dan PIHAK KEDUA harus melengkapi PIHAK PERTAMA semua dokumen yang diperlukan serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan PIHAK PERTAMA, sedang PIHAK PERTAMA berhak menegur atau menghentikan sementara pekerjaan PIHAK KEDUA, apabila tidak sesuai dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan seperti yang dimaksud dalam PASAL 5 di bawah ini.
4. Semua buku-buku dan dokumen disimpan di kantor pusat dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak mendapat copy-nya.

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua pekerjaan, mengambil dan menjalankan untuk kelancaran pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat memulai pekerjaan setelah ada rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan usul-usul perubahan rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang prinsipil saja.
3. Setiap penyimpangan dari rencana kerja dan pembiayaan oleh PIHAK KEDUA harus dirundingkan dan mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk setiap tiga bulan sekali membuat dan mengirimkan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam eksplorasi dan eksploitasi tersebut (data-data teknis dan peta-peta lapangan), yang mana laporan tersebut berikut laporan tahunan, oleh PIHAK PERTAMA akan disampaikan kepada Departemen [......................].
5. PIHAK KEDUA harus tunduk dan mematuhi segala peraturan Pemerintah Indonesia yang telah atau yang akan dikeluarkan kemudian, demikian pula menghormati dan mengindahkan adat istiadat setempat, satu dan lain dalam rangka PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan dan para pekerja (jenis pekerja, penggajian dan kesejahteraan, keselamatan kerja dan lain-lain).
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melatih dan mendidik tenaga-tenaga Indonesia dalam berbagai bidang pekerjaan yang diperlukan, sedang perimbangan jumlah tenaga asing dan tenaga Indonesia, didasarkan kepada jenis pekerjaan 5olume kerja dan prestasi yang telah dicapai oleh tenaga Indonesia.
3. Standar kerja dan sistem atau golongan-golongan gaji-gaji bagi karyawan, buruh maupun karyawan staf akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak bersama-sama.

PASAL 7

Apabila karena satu dan lain hal PIHAK KEDUA harus mengadakan dan mengeluarkan pembiayaan dari pinjaman-pinjaman,maka PIHAK KEDUA harus terlebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan bahwa pinjaman (hutang) pokok harus tanpa bunga, sedang syarat-syarat lainnya akan diatur kemudian.
PASAL 8
1. PIHAK PERTAMA harus membantu PIHAK KEDUA untuk mendatangkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dari luar negeri, sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA berhak dan diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk proyek tersebut di dalam negeri, yang mana barang-barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris proyek.

PASAL 9

1. Tiap-tiap akhir tahun atau dalam waktu yang dimufakati oleh kedua belah pihak, PIHAK KEDUA akan menerima dari PIHAK PERTAMA, sejumlah pembayaran sebagai pembayaran fee atas bantuan manejemen dan teknik.
2. Segala iuran pasti, iuran produksi, pajak perusahaan dan pajak-pajak lainnya diurus oleh PIHAK KEDUA, untuk kemudian disetor oleh PIHAK PERTAMA kepada Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL 10

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan pembukuan yang teratur terhadap semua keuangan perusahaan, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah.
2. Laporan tahunan keuangan dan perhitungan neraca dan laba rugi, yang mana untuk pertama kalinya harus dibuat pada akhir bulan [............................], harus dibuat oleh seorang Akuntan yang terdaftar di Indonesia yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atas biaya perusahaan, yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 11

1. Perjanjian manejemen dan bantuan teknik ini mulai berlaku pada hari dan tanggal perjanjian ini dan diadakan untuk jangka waktu [...................] tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal [......................................].
2. Apabila di kemudian hari ternyata menurut keadaan mengizinkan (memungkinkan) maka perjanjian ini dengan sendirian (otomatis) dapat diperpanjang untuk waktu yang akan ditentukan kemudian menurut keadaan akan tetapi dalam hal tidak memungkinkan untuk perpanjangan waktu seperti dimaksud di atas maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga ) bulan sebelum masa berlakunya perjanjian ini berakhir seperti yang disebut dalam ayat pertama di atas ini.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan masa berlakunya perjanjian ini seperti yang dimaksud dalam ayat 2 PASAL ini maka semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak seperti yang ada.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadi force majeure, seperti adanya perang, gangguan alam, sebab-sebab mengalami kerugian berat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan tersebut.

PASAL 12

1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, selama masa berlakunya perjanjian ini antara kedua belah pihak, kecuali dengan Keputusan Pengadilan.
2. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh kedua belah pihak atas permufakatan mereka bersama-sama.

PASAL 13

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak yang mengenai perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak sendiri, diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase, sesuai dengan ketentuan-ketentuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

PASAL 14

Kedua belah pihak selanjutnya menerangkan akan menundukkan diri kepada semua ketentuan dan/atau peraturan yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia.

PASAL 15

Kedua belah pihak menyetujui pula, bahwa apabila:
a. PIHAK PERTAMA melakukan gugatan kepada PIHAK KEDUA maka tuntutan dapat diajukan di Kantor Pengadilan di [...........................................] sebagai tempat kedudukan hukum dari PIHAK KEDUA;
b. PIHAK KEDUA melakukan gugatan kepada PIHAK PERTAMA, maka tuntutan dapat diajukan di kantor Pengadilan di [..........................................................] sebagai tempat kedudukan hukum dari PIHAK PERTAMA.
Akhirnya kedua belah pihak menerangkan tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya, memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri [...............................................].

Dibuat : [...............................]

Pada : [...............................]

PIHAK KEDUA                                                   PIHAK PERTAMA
[.................................]                             [......................................]

SAKSI-SAKSI
1. [.............................]
2. [.............................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Kuasa Pengambilan Barang

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini*) :

Nama : [................................................]
Tempat/Tgl. lahir : [................................................]
No. KTP/SIM : [................................................]
Alamat : [................................................]

Dengan ini Memberikan kuasa kepada :

Nama : [................................................]
Tempat/Tgl. lahir : [................................................]
No. KTP/SIM : [................................................]
Alamat : [................................................]
Untuk mengambil barang berupa [............................................]

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di [..........................]

Pada tanggal [....] bulan [.....] tahun [....]

Pemberi Kuasa                                                         Penerima Kuasa
[.........................................]                  [.......................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Perjanjian Jual Beli Mobil I

November 13th, 2013 No comments

Pada hari ini [.............] tanggal [...........] bulang [............] tahun [............] telah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian jual beli mobil oleh dan antara:

 

  1. [  n a m a ] Direktur PT [ perusahaan nama showroom] yang berkedudukan di  [  n a m a  k o t a  ], jalan [.......................] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [..................................] yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. [  n a m a ] berkedudukan di [  n a m a  k o t a  ], jalan [...............................] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli mobil yang selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

JUAL BELI

 

Pihak pertama hendak menjual mobil kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua telah bersedia untuk membeli mobil dari Pihak Pertama dengan jenis dan ciri-ciri mobil sebagai berikut:

  • Jenis mobil               : [...................................................................................]
  • Tahun Pembuatan    : [...................................................................................]
  • Nomor Mesin           : [...................................................................................]
  • Bahan Bakar            : [...................................................................................]
  • Warna Mobil            : [...................................................................................]

 

 

PasaL 2

HARGA

  1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. [.................................] [(...........................................................................................)]

 

  1. Selain memberi uang harga mobil sebagaimana disebut pada ayat (1) Pihak Kedua bersedia untuk membayar bea balik nama, buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Jasa Raharja [.........] dan No. Pol Jakarta serta asuransi sebesar Rp. [ ..................................... ] [(.................................)]

 

 

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga mobil dan biaya-biaya lain sebagaimana disebut pada pasal 2 perjanjian ini dilakukan secara tunia pada saat perjanjian ini ditandatangani.

 

 

Pasal 4

PENYERAHAN MOBIL

Penyerahan mobil dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara mobil tersebut diantar oleh Pihak Pertama ke alamat Pihak Kedua, selambat-lambatnya [..........(.........)] hari kerja setelah berlakunya perjanjian ini.

 

 

Pasal 5

MASA GARANSI

  1. Pihak Pertama menyatakan penjualan mobil tersebut kepada Pihak Kedua memberlakukan masa garansi selama [..........(.........)] tahun yang dihitung sejak mobil tersebut diterima oleh Pihak Kedua.

 

  1. Dengan adanya garansi ini, maka selama masa garansi Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama untuk mengganti sebagian atau seluruh alat-alat mobil dan termasuk mesin mobil yang rusak baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan bukan karena kelalaian Pihak Kedua.

 

 

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK PERTAMA

  1. Pihak Pertama bertanggungjawab menyediakan mobil sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini dan mengantarnya ke alamat Pihak Kedua.

 

  1. Segala kerusakan dan atau kehilangan mobil tersebut  selama dalam perjalana ke alamat Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

 

  1. Pihak Pertama bertanggung jwab untuk memperbaiki segala kerusakan mobil tersebut selama masa garansi kecuali kerusakan-kerusakan tersebut nyata-nyata karena kelalaian Pihak Kedua.

 

  1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua secara tunai pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

 

 

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK KEDUA

  1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan Pihak Pertama; pembayaran mana harus dilakukan secara tunai.

 

  1. Selama masa garansi Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk segala macam perbaikan mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini.

 

 

Pasal 8

SANKSI

Apabila sampai jatuh tempo Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut pada waktunya sedang hal hal ini tidak dikarenakan Force Majeure (hal-hal diluar kekuasaan Pihak Pertama), maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar Rp. [..............................][(.................................................................)] tiap-tiap hari dengan maksimum Rp. [..............................][(.................................................................)] dari pembayaran Pihak Pertama, kecuali bila keterlambatan ini dikarenakan kelainan atau kesalahan Pihak Kedua sendiri dalam hal mana Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk membayar denda.

 

 

Pasal 9

JAMINAN

  1. Pihak Pertma menjamin Pihak Kedua bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pihak Pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain.

 

  1. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntukan pihak ketiga yang berkaitan dengan status kepemilikan mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini.

 

 

Pasal 10

DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [...........................................]

 

 

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian jual beli ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai dengan tanggal [ tanggal, bulan, tahun]

 

 

Pasal 12

PNYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini dan atau hal=hal lain yang belum tercantuk dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

 

  1. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu aau kedua belah pihak, makan akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena itu maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri [........................].

 

 

Pasal 13

PENUTUP

 

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

[kota, tanggal, bulan, tahun]

 

          Pihak Pertama                                                                                       Pihak Kedua

 

 

          [.....................]                                                                                     [.....................]

 

Saksi

 

[.....................]

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT LAMARAN

October 22nd, 2013 No comments

SURAT LAMARAN

…………., …………………

Hal : Lamaran Pekerjaan

Kepada Yth:
PT. ……………….
…………………….
……………………

Dengan hormat,

Setelah saya membaca surat kabar, saya mendapatkan informasi bahwa PT. [………..……..], berencana mengembangkan Departemen Pemasaran PT. [……………...]

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan saya mengajukan diri (melamar kerja) untuk bergabung dalam rencana pengembangan PT. […………..……...]

Mengenai diri saya, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Nama : ……………………………………………………………….
Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………………………….
Pendidikan Akhir : ……………………………………………………………….
Alamat : ……………………………………………………………….
Telepon Telepon : ……………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………….
Status Perkawinan : ……………………………………………………………….

Saat ini saya bekerja di PT. [……………], sebagai staf [……………], dengan fokus utama pekerjaan di bidang […………….].

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:
1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Foto copy Ijazah S-1.
3. Foto copy Sertifikat kursus/Pelatihan.
4. Pas foto terbaru.

Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara, dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Seperti yang tersirat di resume (Riwayat Hidup), saya mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman potensi dan seorang pekerja keras.

Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat saya,

…………..

Categories: Uncategorized Tags:

Seminar Tentang Contoh Surat Keterangan Kerja

August 27th, 2013 No comments

Memiliki pengalaman kerja yang panjang dan beragam akan menjadi nilai tambah saat anda ingin melamar pekerjaan. Sudah banyak contoh orang yang dengan lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena pengalamannya yang panjang. Untuk bisa mendapatkan bukti dari pengalaman yang panjang tersebut, anda harus memiliki surat pendukung yang menerangkan tentang pengalaman kerja anda. Dengan keterangan yang jelas, perusahaan yang ingin anda masuki akan bisa mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan anda dalam bekerja. Untuk anda yang belum pernah mengetahui tentang hal ini, anda dapat mencari contoh surat keterangan kerja di dalam jaringan internet yang luas. Setelah menemukannya, anda akan semakin paham tentang hal – hal seputar dunia kerja ini.

Lebih jelas dengan seminar yang tepat
Beberapa orang belum terlalu paham dengan contoh surat keterangan yang didapatkannya. Ini yang membuat mereka merasa perlu untuk mengikuti seminar yang membahas tentang berbagai macam seluk beluk surat dalam dunia kerja. Ada banyak seminar bisnis yang bisa diikuti. Dalam setiap seminar itu terdapat para pembicara handal yang dapat membantu menerangkan berbagai macam hal tentang duniakerja dan bisnis. Salah satu seminar yang sayang untuk dilewatkan adalah seminar dari Bapak Sulhadi. Sebagai seorang pengusaha yang sukses dan berpengalaman panjang, beliau merasa perlu untuk membagikan ilmunya kepada pengusaha lain. Dengan contoh yang mudah dipahami, Bapak Sulhadi menerangkan tentang berbagai macam hal dalam dunia kerja dan bisnis. Semua keterangan dan penjelasan yang disampaikannya dapat membuat para peserta seminar menjadi lebih paham.

Masalah surat menyurat ini memang bisa diaplikasikan kedalam berbagai bidang bisnis. Banyak trik dan rahasia sukses yang akan dibagikan oleh Bapak Sulhadi dalam seminarnya. Semakin hari semakin banyak orang yang merasa tertarik untuk mengikuti pelatihan dengan banyak contoh surat keterangan kerja yang dibuat oleh Bapak Sulhadi. Tanpa menggunakan metode penjelasan dan penyampaian yang rumit, semua contoh yang diberikan oleh Bapak Sulhadi membangkitkan semangat para peserta untuk berjuang membesarkan usahanya. Semangat ini sangatlah penting, karena tanpa semangat yang besar, sebuah usaha akan lebih sulit berkembang. Hampir semua keterangan yang diberikan oleh beliau merupakan cara beliau menyelesaikan masalah dalam usahanya.

Terapkan hasil pelatihan dengan benar
Setelah mengikuti berbagai tahapan yang diajarkan oleh Bapak Sulhadi, anda dapat membuat keterangan kerja yang tepat untuk para karyawan anda. Untuk para pekerja, surat ini sangatlah penting. Pengalaman kerja yang panjang akan bisa dibuktikan dengan bukti ini. Bantuan Bapak Sulhadi memang sangat berarti. Tidak terhitung lagi banyaknya peserta yang mengikuti seminar beliau dan mendapatkan contoh yang tepat. Selain untuk pekerja, contoh surat keterangan yang dibuat oleh Bapak Sulhadi dalam seminarnya dapat membantu perusahaan membuat syarat yang penting ini untuk para pekerjanya. Berbagai macam hal yang diterangkan dalam seminar ini sangatlah bermanfaat.

Categories: Uncategorized Tags:

Menemukan Contoh Surat Lamaran Agar Dapat Menulis Surat Lamaran Yang Baik Dan Menarik

August 26th, 2013 No comments

Pekerjaan menjadi salah satu hal yang paling dicari oleh kebanyakan orang; bekerja menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan. Banyak orang memilih bekerja pada orang lain baik itu melalui perusahaan, lembaga ataupun bekerja langsung pada seseorang yang memiliki usaha. Kenyataan di lapangan mengenai persaingan mendapatkan pekerjaan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan oleh siapapun dalam usaha mendapatkan pekerjaan karena setiap orang yang sedang ingin melamar pekerjaan harus bersaing sejak mengirimkan surat lamaran; menemukan contoh surat lamaran yang ditulis dengan baik dan benar akan sedikit membantu karena ada kemungkinan pihak yang sedang memiliki lowongan pekerjaan akan tertarik setelah membaca surat lamaran yang baik dan menarik.

Pentingnya Menulis Surat Lamaran Yang Baik
Pada dasarnya; surat lamaran yang baik merupakan media untuk memberikan kesan pertama yang menarik bagi pihak yang tengah mencari tenaga kerja atau memiliki lowongan pekerjaan. Mempelajari tips dan trik menulis surat lamaran yang baik akan sangat membantu seseorang agar lancar dan fasih dalam menulis surat lamaran yang baik. Memperhatikan dan mempelajari beberapa contoh surat lamaran yang baik dan menarik akan memberikan cukup referensi mengenai tata cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Meremehkan penulisan surat lamaran dapat berakibat fatal karena pihak penyeleksi bisa saja menjadi tidak tertarik karena surat lamaran yang ditulis dengan asal – asalan dan tidak sesuai dengan kaidah surat menyurat yang baik.

Memberikan kesan pertama yang baik serta menunjukkan bahwa pengirim surat lamaran merupakan seseorang yang memiliki kualitas kepribadian dan sejarah pendidikan yang baik serta pengalaman atau kemampuan bekerja yang mumpuni akan membuka peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan mengambil contoh surat lamaran yang baik dan menarik maka ada kemungkinan yang lebih besar bagi seorang pelamar pekerjaan untuk mendapat panggilan tes ataupun wawancara sebagai tahap berikutnya dalam proses seleksi mendapatkan pekerjaan. Meskipun begitu masih ada cara – cara lain seseorang agar tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja pada orang lain dan repot – repot membuat surat lamaran pekerjaan.
Menjadi Wirausahawan Sebagai Pilihan Tetap Berpenghasilan Tanpa Bekerja Pada Pihak Lain

Bagi mereka yang tidak ingin bekerja pada orang lain dan repot – repot mencari contoh surat lamaran serta membuat lamaran; menjadi wirausahawan dapat menjadi pilihan paling mudah untuk tetap berpenghasilan meskipun mungkin tidak berpenghasilan tetap. Belajar berbisnis dengan mengikuti pelatihan atau workshop dapat menjadi cara termudah dan paling singkat untuk segera dapat terjun ke dunia bisnis. Ada beberapa macam pelatihan seperti pelatihan untuk berbisnis dengan menggunakan internet ataupun menjalani bisnis properti dengan bimbingan dari mentor yang berpengalaman seperti Pak Sulhadi; dengan pengetahuan dan ketrampilan yang praktis maka seseorang dapat segera bekerja sendiri dan mulai mendapatkan penghasilan dengan mudah dan cepat.

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT LAMARAN BAGI PELAMAR UMUM

May 24th, 2013 No comments

Lampiran           : 1 (Satu) Berkas.                                     ………, ……………………..

 

Kepada Yth.

…………………………

…………………………

…………………………

 

Perihal              : Lamaran pekerjaan di [………………….]

 

Dengan hormat,

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

 

Nama                                 :  ……………………………………………

Tempat/tanggal lahir         :  ……………………………………………

Pendidikan dan jurusan    :  ……………………………………………

Alamat  rumah                  :  ……………………………………………

No. Telepon Rumah          :  ……………………………………………

No. HP                              :  ……………………………………………………..

 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan agar saya dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen [……….…….] Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

 

  1. Daftar Riwayat Hidup sesuai Blanko BKN (asli dua)
  2. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2.
  3. Fotocopy Toefl yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa LIA dengan Nilai > 475 (dilegalisir).
  4. Fotocopy Akte Kelahiran
  5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  6. Surat Pernyataan sesuai Blanko BKN ditulis dengan huruf balok/kapital dengan tinta hitam (asli dua).
  7. Surat keterangan kesehatan dokter (asli + copy)
  8. Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli + copy).
  9. Kartu Tanda pencari kerja/Kartu Kuning Depnaker (asli + copy).
  10. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Polisi (asli + copy).
  11. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm (berwarna atau hitam putih) 8 (delapan) lembar, dengan nama pelamar ditulis di bagian belakang Pasfoto.

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

 

Hormat saya,

 

Meterai Rp. 6000

(…………………)

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

May 24th, 2013 No comments

Surat Keterangan Ahli Waris

 

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

1.  Nama         : …………………………………………………………….

Umur          : …………………………………………………………….

Alamat       : …………………………………………………………….

2.  Nama         : …………………………………………………………….

Umur          : …………………………………………………………….

Alamat       : …………………………………………………………….

3.  Nama         : …………………………………………………………….

Umur          : …………………………………………………………….

Alamat       : …………………………………………………………….

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah ahli waris dari Almarhum/Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal _____, di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.

 

Adapun hubungan kami sebagai:

1. Istri/Suami dengan surat Nikah No. _____.

2. Anak Kandung

3. Anak Angkat (Penetapan Pengadilan Negeri No. _____)

 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan benar.

 

Yang membuat keterangan,

1.   _____________

2.   _____________

3.   _____________

 

 

Categories: Uncategorized Tags: